Penyimpangan Sosials dan Dimensi Hukum Nepotisme Yang Mengakar Dalam Budaya Birokrasi Negara Sebagai Kajian Atas Pertentangan Antara Prinsip Meritokrasi dan Praktik Patronase Kekerabatan

Abstract

Karya ilmiah ini menganalisis secara yuridis fenomena nepotisme budaya sebagai patologi sosial yang melekat dan secara sistemik merusak integritas penyelenggaraan negara. Isu sentral yang diteliti adalah dikotomi antara tuntutan formal hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Undang-Undang KKN), dengan resistensi kultural yang menjunjung tinggi prinsip patronase, kesetiaan kekeluargaan, dan balas budi yang mengikat. Dengan menggunakan metodologi kajian hukum normatif, penelitian ini menyoroti bagaimana Undang-Undang KKN, khususnya melalui rumusan delik nepotisme dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berupaya menanggulangi praktik ilegal ini. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan serius di mana sanksi pidana yang sangat berat tidak mampu mengeliminasi praktik nepotisme karena sulitnya pembuktian niat jahat (mens rea) dan kaburnya definisi 'kroninya' dalam ranah pembuktian. Optimalisasi penegakan hukum wajib difokuskan pada penguatan sinergi antara hukum pidana dan hukum administrasi negara, dengan penekanan pada penerapan sanksi administratif yang tegas, serta pembangunan sistem meritokrasi yang teruji untuk memulihkan kepercayaan publik dan kapasitas institusional negara secara komprehensif.